• Cegah Coronavirus
  • PTSP Pengadilan Negeri Kendal
  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara
  • ERATERANG
    Eraterang merupakan aplikasi untuk Permohonan Surat Keterangan secara Elektronik
  • SIWAS
    SIWAS yaitu Sistem Informasi dan Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Siwas merupakan sistem informasi untuk pengaduan.

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

brosurDapatkan informasi atau berita-berita seputar Mahkamah Agung, Tim Pembaruan Peradilan, Kepaniteraan Mahkamah Agung, Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Litbangdiklatkumdil Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Semarang, serta berita seputar Pengadilan Negeri Kendal, dan lain-lain.

LEBIH LANJUT

piInformasi publik Pengadilan Negeri Kendal menampilkan informasi seputar Lembaga Peradilan yang meliputi lembaga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya. Selain dari informasi perkara juga menampilkan berbagai berita terupdate dari Mahkamah Agung RI.

LEBIH LANJUT

eraterangPermohonan Surat Keterangan Secara Elektronik

 

 LEBIH LANJUT

 

 

jsidangSebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Kendal menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime dan update.

LEBIH LANJUT


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

aduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakum1Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut
AKU DAN NORMAL BARU
Ecourt
Kegiatan Teleconference
Pembangunan Zona Integritas

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

ZONA INTEGRITAS