Standar Pelayanan Pengadilan merupakan Standar Pelayanan yang bersifat Nasional dan memberikan pedoman bagi semua badan peradilan di semua lingkungan peradilan pada semua tingkatan untuk menyusun Standar Pelayanan Pengadilan pada masing – masing satuan kerja.

Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif, fasilitas, evaluasi kinerja pelaksana.

Standar Pelayanan Pada Badan Peradilan Umum

Dasar Hukum :

1. HIR/Rbg

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

4. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

6. SKMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan   Administrasi Pengadilan

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI

SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan

Maklumat Pelayanan